Serius atasi Stunting, Pemprov Riau Alokasikan Dana Rp 20 Juta per Desa

Kabar Inhil – Serius atasi Stunting, Pemprov Riau Alokasikan Dana Rp 20 Juta per Desa. Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya dan berkomitmen untuk mendukung penanggulangan stunting dengan mengalokasikan dana operasional senilai Rp20 juta di setiap desa melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

“Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang senilai Rp 20 juta dari Pemprov Riau ini di alokasikan untuk setiap desa untuk disesuaikan dengan petunjuk teknis BKK Desa tahun 2022, seperti untuk Kepala Desa yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu,” kata Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan kepada awak media di Pekanbaru, Senin.

Gubri Syamsuar menyatakan dana tersebut dapat digunakan untuk bantuan usaha pada rumah tangga miskin atau keluarga yang terindikasi stunting yang berupa alat kerja atau alat produksi pendukung kegiatan usaha desa. Bisa juga dalam bentuk bantuan bibit, ternak, benih ikan atau tanaman yang bisa menjadi penunjang usaha keluarga yang belum mampu.

Bagi keluarga-keluarga yang belum yang terdampak masalah tersebut atau terindikasi stunting bisa memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan, sehingga dapat diharapkan mampu memenuhi kecukupan kebutuhan gizi dalam keluarganya.

Baca juga: Dandim Berikan Arahan Dalam Pertemuan Gabungan Persit KCK Cabang LIV Kodim 0314/Inhil

“Jika usaha yang mereka jalani berjalan dengan lancar, mereka bisa memberikan bantuan material pembangunan sanitasi MCK seperti, untuk mandi, cuci dan kakus untuk rumah tangga yang kurang mampu atau keluarga yang terindikasi stunting. Selain itu, juga kita dapat memberi bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu atau terindikasi stunting tadi, berupa seragam sekolah, sepatu, tas dan buku,” ungkapnya.

Syamsuar menyebut BKK untuk desa, khususnya desa mandiri. Pada tahun 2019 lalu, di Provinsi Riau hanya ada sekitar 10 desa mandiri, namun setelah adanya program bantuan keuangan khusus untuk pengembangan desa, jumlah desa mandiri di provinsi itu meningkat pada tahun 2020 menjadi 61 desa. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 101 desa dan hingga tahun ini menjadi 159 Desa Mandiri.

“Berarti sudah mencapai 10 persen, karena di Provinsi Riau terdapat 1.591 desa,” katanya.

Khususnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, lanjutnya, jumlah desa mandiri tahun 2022 sebanyak 5 desa, dimana tahun sebelumnya belum ada satu pun desa yang mandiri (Desa Mandiri).

Untuk sementara itu, terdapat jumlah desa sangat tertinggal dan terus mengalami penurunan, dari 45 desa dari tahun 2019 silam, menjadi 35 desa di tahun 2020, dan 28 desa pada tahun 2021. Sedangkan pada 2022 ini menjadi 24 desa.

“Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, desa yang tergolong sangat tertinggal pada tahun ini sudah tidak ada lagi. Namun, desa tertinggal masih ada 2 desa dari 17 desa yang tertinggal pada data tahun 2019 yang lalu. Artinya, adanya peningkatan. Dengan adanya program BKK untuk desa ini, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa,” katanya.***