Ekonomi

Larangan Ekspor Belum Berlaku, Harga Sawit sudah Turun

Kabar Inhil – Baru-baru ini beredar isu larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku seperti sawit dan minyak sawit mulai berlaku pada 28 April 2022 mendatang, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Namun, ada hal yang membuat janggal dari perilaku eksportir dan korporasi sawit merespons kebijakan tersebut. Adanya isu larangan ekspor ini mengakibatkan harga sawit dibeberapa daerah sudah turun.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama petani sawit yang tergabung didalamnya melaporkan, harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dibeli dari petani mengalami penurunan. Padahal, kebijakan larangan ekspor masih belum berlaku, mulai berlaku tanggal 28.

“Harga hari ini sudah mulai turun lagi, ada yang hingga Rp 1.000/kg. Tapi ada juga yang 400-600/kg. Semuanya bervariasi,” kata Sekjen SPKS, Mansuetus Darto kepada detikcom, Senin (25/4/2022).

Eksportir dan korporasi besar sektor kelapa sawit di curigai ingin mengambil untung setinggi-tingginya membeli dengan harga murah kelapa sawit dari petani dan lalu menjualnya dengan harga normal di tingkat konsumen.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Inhil Tahun 2021 Turun Drastis

Ia pun melihat perilaku itu sebagai upaya memicu keributan di tingkat petani yang nantinya akan dipakai sebagai alasan untuk menolak kebijakan larangan ekspor kelapa sawit dan produk olahannya, ini juga berpengaruh terhadap petani sawit karena harga turun. “Mereka membeli murah TBS petani dengan harga yg sudah turun dan nantinya mereka jual dengan harga normal. Artinya apa? Mereka untung besar,” tegasnya.

“Perusahaan mau untung di lapangan. Kebijakan Jokowi ini mencoba dilawan oleh perusahaan dengan membuat kekisruhan di lapangan. Kekisruhan ini sangat diharapkan oleh pelaku usaha agar kebijakan ini dibatalkan!” cetusnya.

Ia cukup memaklumi kegelisahan para eksportir yang terancam gagal dapat keuntungan dari kontrak penjualan kelapa sawit mereka di luar negeri gara-gara larangan ekspor ini. Namun, ia tak bisa terima, kalau yang dikorbankan justru petani dengan aksi beli murah oleh para pengusaha.

“Mereka ingin meraih keuntungan dari pasar internasional dengan domestik. Kebijakan Presiden itu, merugikan mereka. Sayangnya, petani dikorbankan oleh mereka,” tegas dia.

“Karena itu, mabes polri harus awasi dan dinas-dinas serta bupati di daerah untuk memberikan ketegasan dan sanksi pada perusahaan yang bandel,” tandasnya.

Andika

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

Bupati Muhammad Wardan Berkomitmen Mendukung Pemasaran Madu Rimba Jaya

Tempuling - (Kabarinhil.com) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Wardan, baru-baru ini menghadiri proses panen madu… Read More

2 months ago

Muhammad Wardan Tanam Perdana Program PKSP di Desa Mugomulyo

Indragiri Hilir - (kabarinhil.com) Bupati Indragiri Hilir, HM. Wardan, bersama Ketua TP-PKK Inhil, Hj. Zulaikhah… Read More

2 months ago

Persiapan Pasukan Paskibraka Inhil Menuju HUT RI Ke-78

INDRAGIRI HILIR - (Kabarinhil.com) Dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang… Read More

4 months ago

Bupati Inhil HM Wardan Dianugerahi Lencana Wira Bina Desa pada HUT Riau Ke-66

Pekanbaru - (Kabatinhil.com) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau yang ke-66, Bupati… Read More

4 months ago

Ribuan Narapidana di Riau Diusulkan Mendapatkan Remisi

Riau - (Kabarinhil.com) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah mengajukan sebanyak 9.528 narapidana… Read More

4 months ago

Pengumuman Penempatan PPPK Kemenag Riau: Tunggu SK dan Anggaran

Pekanbaru - (Kabarinhil.com) Proses administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Wilayah… Read More

4 months ago

This website uses cookies.