Pekanbaru (Kabar Inhil) – Ketua DPD Golkar Inhil H. Muhammad Wardan Menghadiri Diskusi Panel. Diskusi panel dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pemimpin partai politik di Riau, termasuk Ketua DPD Golkar Inhil H. Muhammad Wardan. Diskusi panel tersebut membahas berbagai aspek terkait Pemilu 2024, seperti pencegahan konflik dan keamanan selama masa kampanye dan pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik dan pihak keamanan saling bekerja sama untuk memastikan jalannya Pemilu 2024 yang aman dan damai di Riau.
Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memastikan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis. KPU memiliki tugas mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, sedangkan Bawaslu bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu, menangani dugaan pelanggaran, dan memberikan sanksi terhadap pelanggar. Kehadiran kedua lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menjalankan hak suaranya pada Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut wajar terjadi karena Pemilu merupakan ajang kompetisi politik yang sangat penting bagi partai politik dan calon-calon yang akan bertarung dalam Pemilu. Namun demikian, situasi politik yang meningkat tersebut tidak boleh berdampak negatif bagi masyarakat dan stabilitas keamanan di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dan terpadu dari semua pihak untuk menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan Pemilu. Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama Pemilu.
Baca juga: Pererat Sinergitas, Bupati Inhil Sambangi Kantor Sekretariat DPC PJI Demokrasi Inhil
Tahapan kampanye ini merupakan bagian dari proses Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, KPU juga telah menetapkan jadwal penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 9 April 2024, dimana seluruh pemilih akan memilih calon-calon yang diusung oleh partai politik atau calon perseorangan di setiap tingkatan pemilihan. KPU juga menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan adil demi terciptanya proses demokrasi yang berkualitas dan kondusif. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pemilu juga diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan keteraturan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu.
R Kasero Manggolo menerangkan bahwa masalah daftar pemilih masih menjadi masalah yang menyumbang kerawanan Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya proses verifikasi data pemilih untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam Pemilu nanti adalah valid dan akurat. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa peran serta masyarakat dan partai politik dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu juga sangat penting guna memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan kondusif.
Seperti yang disampaikan oleh R Kasero Manggolo, diskusi panel ini diharapkan dapat mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kerawanan dalam Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Riau. Dengan demikian, diharapkan Pemilu dapat berjalan aman, damai, dan kondusif. Diskusi panel ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu, termasuk Ketua DPD Golkar Kabupaten Inhil, Drs. H. Muhammad Wardan, MP.
Tempuling - (Kabarinhil.com) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Wardan, baru-baru ini menghadiri proses panen madu… Read More
Indragiri Hilir - (kabarinhil.com) Bupati Indragiri Hilir, HM. Wardan, bersama Ketua TP-PKK Inhil, Hj. Zulaikhah… Read More
INDRAGIRI HILIR - (Kabarinhil.com) Dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang… Read More
Pekanbaru - (Kabatinhil.com) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau yang ke-66, Bupati… Read More
Riau - (Kabarinhil.com) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah mengajukan sebanyak 9.528 narapidana… Read More
Pekanbaru - (Kabarinhil.com) Proses administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Wilayah… Read More
This website uses cookies.