Indonesia bisa Berpotensi Susul Sri Lanka Jadi Negara Gagal

Kabar Inhil – Indonesia bisa Berpotensi Susul Sri Lanka Jadi Negara Gagal. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah Indonesia agar lebih cermat untuk mengatur keuangan negaranya agar tidak terancam bangkrut seperti Sri Lanka.

Paska kerusuhan yang terjadi di Sri Lanka pada Senin (11/7/2022), beberapa negara di dunia juga terancam bangkrut seperti Sri Lanka, antara lain tetangga Indonesia seperti Laos dan Myanmar, bahkan sekelas Argentina juga terancam bangkrut.

Pada kerusuhan, Senin (17/7/2022), Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dikabarkan berupaya kabur ke luar negeri usai kediamannya digeruduk ribuan massa yang mendesak ia mundur.

Karena imbas krisis ekonomi yang semakin memburuk di Sri Lanka, yang diakibatkan pasokan makanan dan bahan bakar yang terbatas serta harga yang meroket.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Achmad Nur Hidayat menyatakan, kekacauan yang sedang terjadi di Sri Lanka mulai pada 9 Juli 2022 yang lalu, akibat stagflasi yang mana terjadi Inflasi terus tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang mengalami, sehingga membuat masyarakat menjadi anarkis. Ini mengakibatkan rumah Perdana Menteri dan Istana Presiden dibakar massa dan dikepung.

“Saat ini Utang luar negeri Srilanka sudah mencapai 60,85% dari PDB yaitu sekitar $50,72 miliar. Pinjaman besar yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur tidak berdampak apda manfaat ekonomi yang berarti,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).

Menurut dia, ketidakmampuan pemerintah Sri Lanka dalam mengatasi krisis ekonomi yang muncul akibatkan karena pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali melanda dunia secara global, dan kondisi dunia diperburuk dampak perang Rusia-Ukraina.

Menurut kabar yang beredar Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang sudah berkuasa selama dua dekade itu, berencana akan mundur dari jabatannya pada Rabu, 13 Juli 2022. Dengan itu umur pemerintahnya bersama Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe cuma berusia 2 bulan saja.

Baca juga: 44 Mahasiswa Stikes Husada Gemilang Tembilahan Dikukuhkan

Sebenarnya IMF sudah diundang dan bersedia membantu pada 20-30 Juni 2022 lalu namun diakrenan sebuah faktor politik internal dan ketidaksabaran rakyat Sri Lanka akan ketersedian kebutuhan bahan pokok yang sudah tidak memungkinkan lagi yang menggerakan rakyat berduyun-duyun menghampiri Istana Presiden.

Negara kepulauan yang memiliki penduduk 22 juta orang itu menangguhkan pembayaran utang senilai US$12 miliar pada April lalu. Padahal IMF akan berkomitmen melakukan bailout sekitar US$5 miliar namun rakyat Srilanka sudah mempercayai pemerintahan mereka lagi.

Apalagi ternyata Presiden Gotabaya Rajapaksa memiliki gaya hidup bermewah-mewahan, padahal rakyat sedang kesulitan mendapatkan BBM dan pangan.

Di rumah presiden yang digeruduk, rakyat menemukan fasilitas yang sangat mewah, jauh berbeda dengan yang dirasakan kebanyakan rakyat di jalan-jalan dimana rakyat banyak yang menderita inflasi yang tinggi akan BBM dan Pangan.

Sebelum pandemi, Sri Lanka merupakan negara yang sangat agresif dalam pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur pelabuhan mayoritas dibiayai oleh China dengan jumlah pinjamannya ke Beijing yang mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun.

Atas kebijakan ini, rakyat Sri Lanka seutuhnay menyalahkan pemerintah yang telah melakukan kesalahan pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: 11 Tips Cuan Menanam Jagung Organik

Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi negara-negara lain agar berhati-hati dalam membuat kebijakan dalam mengatur anggaran negara. Menciptakan kemandirian terutama kemandirian dalam pangan dan energi.

“Indonesia dan Dunia harus belajar dari apa yang telah terjadi di Sri Lanka. Sebagai infomasi, saat ini utang Indonesia sudah lebih dari 7.000 triliun per Februari 2022,” katanya.

Pria yang akrab disebut Madnur ini, menyebut angka tersebut berkiasr lebih dari 40% PDB Indonesia. Melihat angka ini, maka untuk penggalian melakukan utang berikutnya akan menjadi ancaman bagi Indonesia terperosok kepada krisis seperti yang terjadi di Sri Lanka.

Apalagi utang didominasi karena agresivitas pemerintah membiayai infrastruktur. Selain Tol, Pemerintah juga agresif dalam melakukan rencana membangun IKN dimana sampai saat ini belum ada investor besar yang siap bersedia untuk membiayai setelah mundurnya Softbank dan konsorsiumnya dari pembangunan IKN

“Indonesia harus bijak melakukan spending. Diakui bahwa spending pembangunan Infrastruktur nilai manfaat ekonominya sangat rendah bagi PDB Indonesia,” katanya.

Berkaca dari kekacauan yang terjadi di Sri Lanka, Indonesia, kata Madnur, harus mengalihkan anggaran-anggaran yang ada kepada proyek-proyek yang dapat menciptakan kemandirian pangan dan energi sehingga Indonesia mempunyai ketahanan dalam menghadapi krisis pangan dan energi yang beresiko menciptakan krisis yang besar.

Contohnya proyek seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN yang menyerap anggaran yang sangat besar tapi mempunyai manfaat ekonomi yang rendah.

“Jadi Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Apalagi kondisi negara lagi tidak baik-baik saja. Masyarakat masih menderita dengan kenaikan-kenaikan harga. jika indonesia tidak singgap dalam melakukan bijakan akan berkemungkinan Jadi Negara Gagal,” katanya.

Baca juga: Inhil Kabupaten Penghasil Ikan Bandeng Paling Besar Di Provinsi Riau

Madnur menegaskan, pelajaran Srilanka dari Pandemi menuju negara gagal harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo apabila Indonesia tidak ingin bernasib sama seperti Sri Lanka.

“Meski IMF sudah ada komitmen melakukan bailout terhadap sebagian utang Sri Lanka. Namun ketidaksabaran rakyat yang sudah menderita kenaikan harga sejak Januari 2022 membuat komitmen perbaikan ekonomi sia-sia. Ini bisa saja terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, Srilanka tergantung seberapa smooth dan cepat proses transisi politik. Bila transisi kepemimpinan politik macet maka Srilanka akan menanggung resiko yang lebih besar lagi di masa depan.

“Tidak hanya ekonomi yang suram, masa depan negara Srilanka pun memiliki resiko tinggi untuk menjadi negara gagal. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden Jokowi agar Indonesia tidak jadi negara gagal seperti Sri Lanka,” tandasnya.