HKTI Minta Larangan Ekspor CPO dicabut

HKTI Minta Larangan Ekspor CPO dicabut

Ekonomi Nasional
Share Artikel ini

Semarang (Kabar Inhil) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta larangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk segera dicabut, kebijakan yang telah berlangsung sejak 28 April 2022, dikarenakan kebijakan ini tidak mampu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, bahkan sampai merugikan dari sisi neraca perdagangan, petani sawit, dan produsen CPO di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon sebagai Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus juga Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam keterangan pers nya di Semarang, Selasa.

“Sejak bulan lalu HKTI sudah mengusulkan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah sebuah solusi, penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah karena jumlah stok, melainkan masalah penegakan hukum terkait kewajiban domestic market obligations (DMO). HKTI sejak awal sudah mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi kebijakan terkait larangan ekspor ini,” kata Fadli Zon.

Baca Juga: Larangan Ekspor Belum Berlaku, Harga Sawit Sudah Turun

Fadli Zon memaparkan ada lima penyebab kenapa kebijakan larangan ekspor CPO yang kurang tepat ini harus segera dicabut, sehingga harus segera dicabut dan perlu dibentuk kembali sebuah susunan kebijakan persawitan yang lebih baik untuk petani sawit di Indonesia.

Pertama, kebijakan larangan ekspor Cruide Palm Oil (CPO) berawal dari analisa persoalan yang kurang tepat dimana produksi CPO pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton, sedangkan konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton atau 39,29 persen.

Di sisi lain, produksi minyak goreng sawit (MGS) pada tahun 2021 sebesar 20,22 juta ton, dalam negeri kita kebutuhannya hanya sekitar 5,07 juta ton atau 25,07 persen.

“Jadi selama ini, kelebihan pasokan minyak sawit yang ada selama ini memang diserap oleh pasar ekspor, tidak mungkin diserap semua pasar domestik. Kalau pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng, lalu sisa produksinya mau dikemanakan,” kata Fadli.

Kedua, HKTI melihat kebijakan tersebut sudah merugikan kurang lebih tiga juta petani sawit, karena harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit di hampir seluruh wilayah Indonesia terus merosot harganya.

Di Sumatera Selatan, misalnya harga TBS petani turun sekitar Rp500 per kilogram; di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp1.000 per kilogram; dan dilihat secara umum penurunan terhadap harga TBS bervariasi mulai Rp500 hingga Rp1.500 per kilogram.

Baca Juga: Tanpa Alasan, Petugas Imigrasi Singapura Deportasi UAS

“Selain harga sawit yang kian terus terjadi penurunan, para petani sawit juga terancam tak bisa menjual hasil panennya, karena sejumlah pabrik kelapa sawit mulai menolak untuk membeli TBS dari petani dan lebih menggunakan hasil kebun sendiri. Kalau hasil petani tidak bisa lagi diserap pasar, bagaimana dengan nasib jutaan petani sawit kita,” kata Fadli Zon.

Ketiga, kebijakan terhadap larangan ekspor bisa merugikan kinerja perdagangan karena akan menyebabkan menurunnya penerimaan devisa ekspor. Pada tahun 2021, ekspor minyak sawit menyumbangan pendapatan devisa mencapai US$35 miliar atau lebih dari Rp500 triliun. Selain devisa ekspor, hasil devisa ekspor minyak sawit juga memberikan sumbangan terhapad kas negara yang berbentuk pajak ekspor (bea keluar) dan pendapatan dari pungutan ekspor.

“Kebijakan ini menyebabkan hilangnya potensi ekspor devisa yang cukup besar ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dampak kebijakan ini sudah bisa kita dilihat pada akhir bulan nanti,” kata Fadli Zon.

Keempat, kebijakan terhadap larangan ekspor ini melemahkan posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia. Pasca-pemberlakuan larangan ekspor CPO Indonesia, menyebab Malaysia menjadi penguasa ekspor CPO sebesar 84 persen. Padahal, sebelumnya hanya memiliki porsi 27 persen dari total produksi CPO dunia.

Baca Juga: Indonesia Butuh Kebijakan Jangka Panjang Terkait Ekspor CPO

“Dengan absennya Indonesia sebagai pelaku ekspor CPO dunia sudah jelas sebuah kerugian. Indonesia gagal dalam memanfaatkan peluang kenaikan terhadap harga komoditas CPO untuk kepentingan ekonomi nasional dan petani.

Kelima, kebijakan larangan ekspor komoditi sawit terbukti gagal memberikan penurunan terhadap harga minyak goreng di dalam negeri. Harga minyak goreng rata-rata pada minggu kedua pada bulan Mei masih berada di angka Rp24.500 per liter,” tutup Fadli Zon.

Jika kebijakan ini tidak segera dicabut, akan menyebabkan semakin menurunnya neraca perdagangan, dan tentunya akan lebih merugikan petani sawit yang ada di Indonesia.


Share Artikel ini
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments