HKN ke-58, Bupati Inhil Harap Kolaborasi Stakeholder Tekan Angka Stunting

Kabar Inhil – HKN ke-58, Bupati Inhil Harap Kolaborasi Stakeholder Tekan Angka Stunting. Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58, Bupati Indragiri Hilir H. Muhammad Wardan mengharapkan seluruh pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) untuk menekan angka stunting di Inhil.

Hal itu disampaikan Bupati saat melantik Duta Stunting Kabupaten Inhil terpilih dan menyerahkan penghargaan kepada Puskesmas paling inovatif dan penyerahan rangkaian Antropometri secara simbolis kepada Puskesmas bertempat di salah satu Hotel Tembilahan, Jalan Baharudin Jusuf (11/13/22) malam.

“Saya terutama berharap kepada Camat ibu TP-PKK kecamatan, Lurah kepala desa dan ibu TP-PKK desa dan kecamatan, karena saat ini kita sedang menyiapkan satu database. Setiap RT RW di masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan, mengapa? Karena ini kita mulai dari awal, yang kita lakukan pendataan ini, saya sangat ingin mendapatkan data koil, jadi namanya jelas,” ujarnya.

Menurut Wardan, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak atau Bali akibat kekurangan gizi atau gizi buruk yang berkepanjangan atau kronis atau selama 1000 hari pertama kehidupan, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis.

Mantan Direktur Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu mencontohkan, akibat gizi buruk dampaknya sangat besar, pertama pada tingkat kecerdasan, kemudian segera, ini salah satu bukti bahwa anak kerdil, anak kerdil memiliki kecerdasan yang tidak normal o, memiliki tingkat kecerdasan juga membuat anak-anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan berisiko penurunan kinerja.

“Kita tentu tidak ingin menyiapkan generasi penerus kita sehat, kita tidak ingin generasi penerus kita sehat, kita tidak ingin generasi penerus kita pendek, mudah terserang penyakit,” ujarnya.

Untuk itu, sangat disarankan dari pemerintah untuk menjaga pemerintah dan melihat bagaimana mengurangi tindakan sensor dan preventif, dari pemerintah, dari pusat NKRI dan di kalangan agama, kepada pemerintah daerah, dan kepada pemerintah kabupaten dan kota, kelurahan, desa desa dan RT, RW.

Terkait hal tersebut, kata Menkeu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kadis Kesehatan dan beberapa OPD untuk membahas lambat laun, kemudian jumlah anak atau balita yang menjadi sasaran panggang.

“Sekarang kita sudah dapat datanya, mungkin akronimnya dari puskesmas, posyandu atau Disdukpencapil, ada juga yang bilang data dari Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk (Disdukpencapil) terlambat, input datanya terlambat, apalagi anak-anak. siapa.” data tahun lahir, kadang tidak diserahkan dan diproses langsung di NIK (Nomor Induk Kependudukan), pungkasnya.

Dengan ini Bupati Indragiri Hilir, H. Muhammad Wardan mengharap Kolaborasi stakeholder untuk ikut serta tekan angka stunting di inhil.