Bupati Inhil Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan

Kabar Inhil – Bupati Inhil Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan. Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (inhil) H. Muhammad Wardan, pimpin rapat yang beragenda evaluasi realisasi fisik dan keuangan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan keuangan Provinsi, Dak Fisik, Dak non fisik dan tugas pembantuan periode Agustus 2022 dan mengetahui realisasi progres percepatan penyelenggaraan E-Katalog lokal dan pemanfaatan toko daring serta progres inovasi OPD 2022.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Pimpinan OPD, Para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu, (14/09/22)

Bupati Inhil, pada saat pimpin rapat menyebutkan, Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan dan apa saja yang menjadi hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah terutama di dalam percepatan pelaksanaan penyaluran dana DAK dan APBD, sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diantisipasi dengan segera.

Dalam arahannya Bupati Indragiri Hilir H. Muhammad Wardan, mengharapkan kepada seluruh para OPD dan Camat untuk segera mungkin melaksanakan kegiatan dan bisa selesai sesuai dengan target yang diharapkan, “namun capaian juga harus kita tingkatkan hingga tuntas hingga akhir tahun nanti,” sebut bupati Inhil H. Muhammad Wardan.

Baca juga: Selesai 100% Tol Pekanbaru-Bangkinang Segera Dioperasikan

Pemerintah daerah berharap kepada OPD yang capaian realisasi fisik maupun keuangannya belum maksimal, agar dapat memaksimal dan meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring secara terpadu antar OPD terkait.

Bupati juga menekankan khusus mengenai dana alokasi khusus dan dana yang sifatnya bantuan dan lainnya untuk selalu memperhatikan aturan–aturan pelaksanaan yang berlaku dari Kementerian terkait pada masing–masing bidang DAK, termasuk juga aturan dalam perencanaan dan pelaporan untuk penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan.

“Hal ini sangat penting untuk diperhatikan guna menghindari sanksi yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena tidak tertib nya dalam pelaporan penggunaan dana Dak dan bantuan lainnya,” pungkas Bupati.