10 Gubernur Habis Masa Jabatannya pada September 2023

Jakarta – (Kabarinhil.com) Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, mengungkapkan bahwa ada 10 gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan September 2023. Kesepuluh gubernur ini memimpin daerah di wilayah Jawa dan di luar Jawa.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Gubernur Bali, I Wayan Koster, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, termasuk dalam daftar gubernur yang masa jabatannya akan berakhir pada September.

Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, juga akan habis masa jabatannya pada bulan tersebut. Kemendagri tengah mempersiapkan berbagai hal terkait dengan hal ini, termasuk pencarian calon penjabat (pj) gubernur yang akan menggantikan posisi gubernur sementara.

Baca Juga : Lantik Camat Kateman, Bupati Inhil Muhammad Wardan Minta Peningkatan Kinerja

Benny menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memiliki beberapa nama calon yang bisa dipertimbangkan. Pada akhir bulan Juli 2023, diharapkan nama-nama calon tersebut sudah terkumpul dan segera dibahas pada bulan Agustus. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa nama-nama calon pj gubernur untuk empat provinsi tersebut sedang dipersiapkan.

Meskipun calon-calon tersebut sudah ada, proses penentuan pj gubernur akan dilakukan melalui tim penilai akhir (TPA). Presiden Jokowi juga akan ikut memberikan pertimbangan dalam sidang TPA. Saat ini, proses seleksi administrasi dan seleksi lainnya masih berlangsung.

Masa jabatan kepala daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 162 Ayat (2), dihitung selama lima tahun sejak dilantik. Dengan berakhirnya masa jabatan gubernur pada bulan September 2023, akan ada pergantian kepemimpinan di sejumlah provinsi yang akan mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan daerah.